MUI Minta Pemerintah tak Lakukan Tindakan Apapun di Rempang Sebelum ‘Clean and Clear’

Jakarta (MediaIslam.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk tidak mengambil tindakan apapun di Pulau Rempang, Kepulauan Riau sebelum semua hal bersih dan jelas (clean and clear).

“Khususnya soal Rempang, kami minta Pemerintah untuk tidak melaksanakan apapun sebelum clean and clear,” kata Ketua Tim Kasus Pulau Rempang MUI KH Muhammad Cholil Nafis dalam diskusi tentang Penyelesaian Kasus Pulau Rempang di Jakarta, Jumat (06/10/2023).

Kiai Cholil meminta pemangku kepentingan terkait untuk terlebih dahulu melakukan mediasi, dialog, atau persetujuan terhadap masyarakat Pulau Rempang, sebelum melakukan relokasi.

Dia menyebutkan relokasi diperbolehkan, asal dengan tetap menghormati kedaulatan masyarakat dan menghargai kearifan lokal yang telah terbentuk.

“Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengkomunikasikan semua hal yang akan terjadi kepada masyarakat dengan baik,” ujar Kiai Cholil.

Meski demikian, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah itu menegaskan pihaknya tidak anti terhadap investasi. MUI justru mendukung segala macam upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara, termasuk di antaranya investasi.

Namun, sambungnya, seluruh investasi yang dilakukan hendaknya tidak menghilangkan kedaulatan negara, masyarakat, serta kesejahteraannya.

Dia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar melakukan proyek investasi dengan baik, termasuk dalam memberikan kompensasi dan dengan prosedur yang benar.[]