Kiai Said Aqil Siroj Kutuk Keras Aksi Pembakaran Al-Qur’an di Swedia

Jakarta (MediaIslam.id) – Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur’an oleh politisi ekstremis Denmark-Swedia, Rasmus Paludan, di Stockholm, Swedia pada 21 Januari 2023 lalu.

“Umat Islam dan ormas-ormas Islam di Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Al-Qur’an yang dilakukan oleh politisi Swedia Rasmus Paludan pada 21 Januari 2023 di Stockholm Swedia,” ujar Ketua Umum LPOI dan LPOK KH Said Aqil Siroj dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (23/01/2023) seperti dilansir ANTARA.

Said Aqil berpandangan, tindakan tersebut merupakan penistaan terhadap agama yang melukai hati umat Islam seluruh dunia dan menodai toleransi umat beragama, serta mencederai perdamaian dunia.

Said Aqil menyerukan kepada semua pihak di seluruh dunia, khususnya kepada pemerintah Swedia dan Uni Eropa, untuk menghentikan rasisme dan kebencian terhadap Islam.

“Stop aksi rasisme dan kebencian terhadap Islam. Tindak dengan tegas, seadil-adilnya semua pelaku tindakan penistaan agama, khususnya pelaku pembakaran Kitab Suci Al-Qur’an, agar tidak memicu dan mengundang gelombang konflik horizontal yang merugikan perdamaian,” ucap Said.

Said juga menyampaikan bahwa dirinya yakin semangat perdamaian dan toleransi menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Uni Eropa.

“Uni Eropa dan Swedia khususnya harus lebih proaktif mendorong tumbuh berkembangnya toleransi dan perdamaian, serta membuat regulasi yang kuat dan menerapkannya agar tidak sering terjadi aksi penistaan terhadap agama,” ucapnya.

Kepada pemerintah Indonesia, LPOI dan LPOK mendesak untuk lebih progresif bekerja sama dengan seluruh pihak di seluruh dunia untuk mempromosikan Islam Nusantara sebagai role model beragama yang ramah, damai, dan toleran, di tengah praktik Demokrasi.

“Optimalkan diplomasi melalui berbagai jalur people to people diplomacy, business to business diplomacy, government to government diplomacy untuk menunjukkan keberadaan praktik demokrasi di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim berjalan secara damai,” ucap mantan Ketua Umum PBNU itu. []