Buka Rakornas LP3H, Babe Haikal Tegaskan Sinergi Menuju Wajib Halal Oktober 2026
Jakarta (Mediaislam.id)–Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Agenda ini diikuti oleh 309 LP3H dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Babe Haikal ini menegaskan bahwa penguatan sinergi dan peningkatan kinerja LP3H adalah kunci sukses penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini krusial mengingat implementasi Wajib Halal Oktober 2026 kian dekat.
Ia menyoroti masih banyaknya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum bersertifikat halal, sehingga memerlukan kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Keberhasilan Wajib Halal sangat ditentukan oleh sinergi dan kinerja kita bersama. LP3H dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) adalah garda terdepan pendampingan UMK, sehingga perannya harus semakin kuat dan efektif,” tegas Babe Haikal.
Menurutnya, LP3H bukan sekadar pendamping administratif, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem halal di tingkat akar rumput. Karena itu, peningkatan kualitas kinerja, disiplin prosedur, dan kesamaan visi di seluruh LP3H menjadi sebuah keniscayaan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH, EA Chuzaemi Abidin, melaporkan bahwa Rakornas ini bertujuan mengakselerasi sertifikasi halal produk UMK. Selain itu, forum ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kolaborasi antara BPJPH dan seluruh LP3H di Indonesia.
“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, meningkatkan kinerja pendampingan, serta memastikan seluruh LP3H bergerak dalam satu visi yang sama,” ujar Chuzaemi.
Babe Haikal menambahkan bahwa BPJPH akan terus memperkuat LP3H secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan secara terpadu melalui kedeputian di lingkungan BPJPH, serta didukung oleh Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Balai PJPH) dan Loka PJPH di berbagai daerah.
“Kami ingin LP3H semakin profesional, solid, dan berdaya guna. Dengan kinerja yang kuat, pendampingan sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan merata,” jelasnya.
Ia menutup arahannya dengan menegaskan bahwa target Wajib Halal Oktober 2026 hanya bisa tercapai melalui percepatan sertifikasi secara masif dan kerja kolektif dari seluruh ekosistem halal nasional.*
