BoP dan Ilusi Perdamaian Gaza ala Amerika

Oleh:

Fitriah Abdul Azis, S.Sos.,M.Sos. | Pemerhati Hubungan Internasional

Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump yang menjadi jalan bagi gencatan senjata permanen di GAZA dapat disebut sebagai Diplomasi Isolasionis AS yang mengeluarkan kebijakan ketat non-intervensi selama rekonstruksi GAZA untuk menghindari keterlibatan Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dirancang untuk beroperasi sebagai forum alternatif yang paralel dan dianggap lebih kongkrit, gesit dan efektif dalam menyelesaikan konflik global. Platform BoP sebagai bentuk isolasionisme modern yang berfokus pada konflik di GAZA difokuskan untuk mengelola dampak pasca-perang GAZA yaitu pada rekonstruksi, tata kelola dan demiliterisasi dengan struktur Dewan Eksekutif dan partisipasi anggota yang mayoritas berasal dari negara-negara Islam.

Ini menegaskan kepada Eropa dan PBB bahwa Eropa dan PBB tidak perlu ikut campur dalan urusan keamanan regional di Timur Tengah. Dapat dilihat dari struktur kepemimpinan Dewan Perdamaian tersebut yang diketuai oleh Donald Trump dan Dewan Eksekutif diantaranya Jared Kushner, Marco Rubio dan Tony Blair. Dengan 25 negara-negara koalisi yang bergabung diantaranya Arab Saudi, Qatar, Turkiye, Mesir, Uni Emirat Arab, Armenia, Azerbaijan, Yordania, Pakistan, Uzbekistan, Kosovo, dan Indonesia.

Kritikus menggambarkan inisiatif perdamaian ini sebagai upaya AS menjadi satu-satunya bandul pengontrol stabilitas di GAZA dan negara-negara sekitarnya yang secara aktif terlibat dalam konflik. Dipandang sebagai pelemahan terhadap institusi PBB, Trump menjelaskan bahwa PBB telah gagal menyelesaikan konflik di GAZA. Tetapi inisiatif ini lebih tampak sebagai dialog ekonomi dengan cara mengendalikan stabilitas keamanan dan rekonstruksi jalur GAZA melalui korporasi AS daripada melibatkan seluruh unsur negara yang mengharapkan perdamaian di GAZA, yang melibatkan masyarakatnya sendiri dan tampak menjauh dari multilateralisme menuju lingkup pengaruh.

BoP yang isolasionis juga dirancang untuk membentuk otoritas sipil baru bentukan AS yang akan menggantikan otoritas sipil HAMAS. Menjadi kekuatiran penduduk GAZA apabila pendukung-pendukung Benjamin Netanyahu yang ada di Dewan Eksekutif mendukung mekanisme ini.

Publik bertanya-tanya bagaimana Dewan Perdamaian ini bekerja dimana kepemimpinan Dewan Perdamaian ini dikendalikan oleh para teknokrat dan politisi yang memiliki rekam jejak yang tidak menguntungkan siapa pun. Jared Kushner seorang pengembang real estat adalah otak bagi pengembangan real estat yang mereduksi tanah-tanah penduduk Palestina yang dia anggap sebagai penghalang, menjadi investor properti. Jared Kushner memainkan peran penting dalam rencana perdamaian Timur Tengah pemerintahan Trump yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham. Marco Rubio mantan prajurit AS yang memiliki refleksi kepada milterisme Israel, dan Tony Blair Perdana Mentri Inggris dengan warisan sejarah Timur Tengah yang meninggalkan kehancuran di Irak.

Menjadi pertanyaan, formula perdamaian apa yang akan di munculkan oleh Dewan Perdamaian ini mengingat rekam jejaknya yang rasial, imperialis dan mengarah pada dominasi AS berharap terbentuknya keadilan yang tidak menyentuh pada akar masalah.

Bagi penulis ini lebih tampak sebagai instrumen penahanan daripada instrumen pembebasan. Karena hingga akhir tahun 2025, AS mempertahankan kebijakannya yang melindungi Israel dari intervensi internasional terkait tindakannya di GAZA dengan menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan mengatur parameter keterlibatan internasional.

AS juga aktif memblokir banyak resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen, AS seringkali bertindak sebagai satu-satunya penentang di antara 14 anggota dewan yang lain. Dengan penahanan melalui Dewan Perdamaian dan Benjamin Netanyahu berada dalam mekanismenya, AS mampu melindunginya dari pertanggungjawaban hukum internasional dan dari suara anggota yang berupaya mengadili Netanyahu atas dugaan kejahatan perang. Menilik salah satu isi draft BoP BAB IV Pasal 4.1.(e) Ketua Dewan Perdamaian dapat memveto keputusan kapan saja setelah keputusan eksekutif dan suara anggota mayoritas yang hadir memberikan suara.

Harapan adanya konsep perdamaian yang datangnya dari solidaritas negara-negara dan rakyat Palestina yang tertindas tampaknya semakin menjauh dari mengatasi krisis di GAZA dari akar masalahnya dengan instrumen penahanan yang dikanalisasi dalam BoP dan koalisi negara-negara anggota. BoP tidak dianggap sebagai instrumen pembebasan GAZA dari penindasan tetapi lebih tepat sebagai pembentukan pemerintahan pasca kekerasan.

Bagaimana tiba-tiba Trump memiliki hak untuk membentuk Dewan Perdamaian di wilayah yang bukan miliknya. Apakah Trump dan orang-orang terdekatnya memiliki kepekaan budaya atau sentuhan politik di GAZA. Konsep Dewan Perdamaian secara historis muncul bukan dari solidaritas dengan rakyat GAZA Palestina yang tertindas tetapi dari kecemasan AS menstabilkan krisis tanpa mengatasi akar penyebabnya. Dewan Perdamaian mengasumsikan perdamaian dapat direkayasa oleh para elit yang tidak mengalami konsekuensi atau menanggung biaya kegagalan. Ini hanya jalan bagi mereduksi Gaza menjadi ruang eksperimen pemerintahan baru.