Beda dengan MUI, Gus Yahya Sebut Inisiatif RI Masuk Dewan Perdamaian Gaza Krusial bagi Palestina

“Di tengah ketidakmenentuan ini, kalau kita sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, di semua platform yang tersedia,” katanya.

Ia menilai kehadiran Indonesia dalam Board of Peace penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam proses internasional yang menentukan masa depan Palestina.

“Kita harus hadir supaya kita bisa berbuat sesuatu. Karena kalau kita tidak ada, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan, dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya,” kata dia.

“Kalau tidak ada pihak yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh punya komitmen membantu Palestina, ada di dalamnya siapa yang akan bersuara demi Palestina. Maka menurut saya, harus ada di dalam platform yang tersedia itu suara yang membela kepentingan-kepentingan Palestina,” ujarnya menambahkan.

Ia juga mengakui bahwa di dalam Board of Peace terdapat berbagai kepentingan, termasuk kepentingan Israel dan Amerika. Justru, kata Gus Yahya, kehadiran Indonesia diharapkan bisa menyuarakan kepentingan Palestina dalam dewan tersebut.

“Saya sangat mendukung agar Presiden Prabowo Subianto memainkan peran itu dengan sungguh-sungguh supaya dari waktu ke waktu terus menerus kita jangan sampai absen di dalam apapun untuk membantu Palestina,” kata Gus Yahya.

Namun, pandangan berbeda datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. Ia meminta secara tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Kiai Cholil Nafis yang juga Rais Syuriyah PBNU.

Senada dengan Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnto Abdul Hakim menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari bentuk neokolonialisme.

“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Sudarnoto yang juga Wakil Ketua III Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah.

Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak “perdamaian semu” sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.

Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.[]