Bayi-bayi Gaza Lahir di Tengah Reruntuhan

Gaza (Mediaislam.id) – Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza membantah keras klaim otoritas pendudukan Israel yang menyebut adanya 60.000 kelahiran sepanjang 2025, menyebutnya sebagai narasi politik yang menyesatkan dan bagian dari upaya sistematis untuk menyangkal kejahatan genosida, khususnya terhadap anak-anak Palestina.

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan bahwa data kesehatan resmi yang terdokumentasi menunjukkan realitas yang jauh berbeda dan mencerminkan skala bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang berada di bawah pengepungan ketat tersebut.

“Penggelembungan angka kelahiran bukan sekadar kesalahan statistik, melainkan upaya sadar untuk mengaburkan fakta bahwa anak-anak Gaza menjadi sasaran tidak langsung dari agresi, kelaparan, dan runtuhnya sistem kesehatan,” ujarnya dalam pernyataan pers.

Penurunan Kelahiran dan Krisis Ibu-Anak

Menurut data resmi kementerian, sepanjang 2025 hanya tercatat sekitar 50.000 kelahiran hidup, turun sekitar 11 persen dibandingkan periode sebelum perang. Penurunan ini disebut sebagai indikator langsung memburuknya kondisi kehidupan dan layanan kesehatan akibat pemboman intensif, pengepungan berkepanjangan, serta penghancuran fasilitas medis.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah lonjakan tajam komplikasi kelahiran. Sektor kesehatan Gaza mencatat 4.900 kasus bayi lahir dengan berat badan rendah, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan masa sebelum perang. Selain itu, terdapat 4.100 kelahiran prematur, yang sebagian besar disebabkan oleh stres psikologis ekstrem, kekurangan gizi, dan ketiadaan perawatan medis memadai bagi para ibu.

“Di Gaza hari ini, kehamilan bukan lagi proses alami, melainkan perjuangan bertahan hidup,” kata seorang tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit yang masih beroperasi secara terbatas.

Bayi Lahir Mati dan Kematian Neonatal

Kementerian Kesehatan juga mencatat 615 kasus bayi lahir mati, dua kali lipat dari angka sebelum agresi militer. Selain itu, terdapat 457 kematian neonatal segera setelah lahir, meningkat sekitar 50 persen, di tengah hampir runtuhnya layanan perawatan intensif neonatal.

Data ini, menurut pejabat kesehatan, menunjukkan dampak langsung agresi militer terhadap janin dan bayi, yang secara hukum internasional tergolong sebagai kelompok sipil paling rentan dan wajib dilindungi.

Lebih jauh, kementerian mengonfirmasi 322 kasus malformasi kongenital pada bayi baru lahir, setara 64 kasus per 10.000 kelahiran hidup, dua kali lipat dari angka sebelum perang. Kondisi ini dikaitkan dengan paparan pemboman, polusi, kelaparan, serta ketiadaan layanan prenatal yang memadai.

“Angka-angka ini bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi langsung dari perang, kelaparan, dan kehancuran lingkungan hidup,” tegasnya.

Pejabat tersebut menekankan bahwa penilaian atas dugaan genosida tidak semata didasarkan pada jumlah kelahiran, melainkan juga pada mereka yang tidak pernah sempat dilahirkan dengan aman, mereka yang lahir dalam kondisi mengancam nyawa, serta mereka yang meninggal bahkan sebelum mendapatkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.

Ia menyimpulkan bahwa data tersebut merupakan bukti terdokumentasi kejahatan yang sedang berlangsung, seraya menegaskan bahwa manipulasi angka tidak akan mengubah fakta bahwa Gaza tengah mengalami salah satu bencana kemanusiaan terparah dalam sejarah modern.

Serangan Udara di Rafah: Eskalasi Berlanjut di Tengah Gencatan Senjata Rapuh

Di sisi lain, eskalasi militer terus berlanjut. Pasukan pendudukan Israel pada Jumat mengumumkan pembunuhan tiga pejuang perlawanan Palestina dalam serangan udara yang menargetkan terowongan di timur Rafah, Jalur Gaza selatan.

Dalam pernyataannya, militer Israel mengklaim telah menyerang “delapan elemen bersenjata” yang terlihat keluar dari terowongan, kemudian melancarkan serangan lanjutan ke area tempat para pejuang lain mencoba mundur. Militer menyatakan bahwa hasil operasi masih dalam tahap evaluasi dan pasukan mereka terus melakukan pencarian di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengungkapkan bahwa pada akhir 2025 mereka telah bernegosiasi dengan para mediator internasional untuk memperoleh izin evakuasi aman bagi sekitar 200 pejuang Brigade Izz ad-Din al-Qassam yang terjebak di terowongan Rafah. Upaya tersebut tidak mendapatkan respons dari Israel dan hingga kini tetap belum terselesaikan.

Hal ini terjadi meskipun terdapat perkembangan dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dimulainya fase kedua perjanjian tersebut pada pertengahan Januari.

Korban Sipil dan Kerusakan Sistemik

Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, pasukan pendudukan Israel dilaporkan tetap melakukan operasi militer yang menewaskan 511 warga Palestina dan melukai 1.356 lainnya, menurut data Pusat Informasi Palestina.

Kesepakatan tersebut secara resmi mengakhiri perang pemusnahan selama dua tahun di Jalur Gaza, yang menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina, melukai lebih dari 171.000 orang, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur wilayah tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai 70 miliar dolar AS, sementara jutaan warga Palestina masih hidup di antara puing-puing, tanpa jaminan keamanan, kesehatan, dan masa depan.

Kecaman Internasional

Organisasi hak asasi manusia dan pakar hukum internasional terus menegaskan bahwa pembunuhan massal, penghancuran sistem kesehatan, serta dampak jangka panjang terhadap bayi dan ibu hamil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa.

Namun, bagi banyak keluarga di Gaza, angka-angka statistik ini memiliki wajah dan nama. Mereka adalah bayi yang lahir terlalu cepat, ibu yang kehilangan anaknya, dan generasi yang tumbuh di bawah bayang-bayang perang — sementara dunia internasional terus dipertanyakan atas kegagalannya menghentikan kejahatan yang berlangsung di depan mata.

sumber: infopalestina