Pascainsiden Warung Mie Babi Tepi Sawah, BPJPH dan Pemkab Sukoharjo Perkuat Pembinaan JPH
Pertemuan BPJPH dengan Pemkab Sukoharjo, Jumat (6/11/2026). (Foto: Dok. BPJPH)
SUKOHARJO (Mediaislam.id)–Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo memperkuat pembinaan dan sosialisasi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya terkait kewajiban pencantuman keterangan tidak halal. Langkah ini diambil menyusul insiden pembakaran Warung Mie Babi Tepi Sawah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang terjadi pada 12 September 2026 lalu.
Komitmen penguatan pembinaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sukoharjo, Suyamto, serta jajaran perangkat daerah terkait pada Jumat (6/11/2026) lalu.
Dalam pertemuan itu, BPJPH menggarisbawahi urgensi pemahaman pelaku usaha terhadap aturan JPH, terutama kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal bagi produk berbahan baku atau bersinggungan dengan unsur haram, termasuk babi. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal.
Bagi pelaku usaha jasa penyediaan makanan dan minuman, pencantuman keterangan tidak halal dapat diwujudkan melalui tulisan “mengandung babi” maupun penyematan kata “babi” pada nama usaha.
“Ketentuan pencantuman keterangan tidak halal bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk yang ditawarkan. Dalam konteks Warung Mie & Babi Tepi Sawah, penggunaan kata ‘babi’ pada nama usaha merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat penerapan ketentuan pencantuman keterangan tidak halal,” jelas Chuzaemi.
Lebih lanjut, BPJPH mengaku telah berupaya mendatangi lokasi usaha untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan langsung kepada pengelola Warung Mie Babi Tepi Sawah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil lantaran pemilik usaha tidak berada di tempat dan belum dapat dihubungi. Pembinaan langsung tetap akan menjadi agenda lanjutan BPJPH di daerah.
Di sisi lain, Pemkab Sukoharjo turut memaparkan duduk perkara yang memicu terjadinya insiden. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo, Suyamto, mengungkapkan bahwa polemik berawal dari penolakan sebagian warga terhadap operasional warung nonhalal tersebut di tengah lingkungan masyarakat mayoritas Muslim.
Persoalan itu sempat masuk ke tahap mediasi antara warga dan pemilik usaha terkait operasional maupun perizinan, sebelum akhirnya berujung pada aksi pembakaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, terkait legalitas usaha, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo, Djoko Poernomo, memastikan pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Dari konsultasi tersebut, Pemkab tidak menemukan pelanggaran aturan perizinan yang dapat dijadikan dasar penutupan usaha.
“Kami sudah melakukan audiensi kepada Kementerian Investasi/BKPM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), dan tidak ada pelanggaran dalam regulasi tersebut,” ujar Djoko.
Menyikapi dinamika yang terjadi, BPJPH mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menyelesaikan setiap keberatan atau perbedaan pandangan secara proporsional tanpa main hakim sendiri.
“Pemahaman terhadap regulasi perlu terus diperkuat agar setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat. Jika terdapat perbedaan pandangan atau keberatan di tengah masyarakat, penyelesaiannya harus mengedepankan dialog dan mekanisme hukum, bukan tindakan kekerasan,” tegas Chuzaemi.
Ke depan, sinergi antara BPJPH dan Pemkab Sukoharjo akan terus diintensifkan guna mencegah kesalahpahaman serupa di tengah masyarakat, memastikan keterbukaan informasi produk bagi konsumen, serta menjaga iklim usaha daerah tetap tertib dan kondusif.*
