Bersama 76 Ormas Islam, BKSPPI Dukung Sikap Kebangsaan MUI

Jakarta (Mediaislam.id) – Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap dan seruan kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Gabungan MUI, Dewan Pertimbangan MUI (WANTIM), dan 76 organisasi kemasyarakatan Islam yang membahas dinamika serta kondisi kebangsaan Indonesia.

“Berbagai persoalan yang berkembang di Tanah Air harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan konsolidasi nasional. Penegakan hukum, penghormatan terhadap konstitusi, pemberantasan oligarki, serta reformasi institusi penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Sekjen BKsPPI KH Akhmad Alim yang hadir dalam pertemuan tersebut di Kantor MUI Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, BKsPPI mendukung enam pokok sikap kebangsaan MUI. Pertama, penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal secara profesional, transparan, independen, dan berkeadilan.

Kedua, penghormatan terhadap konstitusi, khususnya dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan terkait pengunduran diri Wakil Presiden. BKsPPI menilai persoalan tersebut harus diselesaikan dengan mengutamakan konstitusi, stabilitas, dan kepentingan bangsa.

Ketiga, pemberantasan oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan demi mewujudkan demokrasi yang sehat, kedaulatan rakyat, keadilan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan.

Keempat, dukungan terhadap reformasi Polri dan institusi penegak hukum agar semakin profesional, bersih, berintegritas, dan mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Kelima, konsolidasi kekuatan politik dan ormas Islam dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

Keenam, pemeliharaan ketenangan dan stabilitas nasional dengan menghindari provokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengutamakan dialog dan musyawarah.

BKsPPI juga menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah konstitusi dan agenda pembangunan nasional. Namun, dukungan tersebut berjalan beriringan dengan komitmen untuk tetap mengawal pemerintahan agar menjunjung tinggi supremasi hukum, memberantas korupsi, menegakkan keadilan sosial, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Bagi BKsPPI, dukungan terhadap pemerintah tidak menghilangkan tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengawal jalannya kekuasaan. Pemerintahan harus tetap berjalan sesuai konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” jelas Ustaz Alim.

Sebagai organisasi yang menaungi dan mengembangkan kerja sama pondok pesantren di Indonesia, BKsPPI menegaskan bahwa pesantren memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kesadaran kebangsaan, memperkuat moralitas masyarakat, dan menjadi perekat persatuan di tengah dinamika nasional.

Peran ulama dan pesantren, menurut BKsPPI, tidak boleh terbatas pada pembinaan kehidupan keagamaan. Keduanya juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan nasihat, menjaga persatuan, serta mengawal perjalanan bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan konstitusi.

BKsPPI pun mengajak seluruh pondok pesantren, ulama, pimpinan ormas Islam, dan komponen bangsa untuk menyatukan langkah serta memperkuat kolaborasi dalam menjaga Indonesia. Perbedaan pandangan, tegasnya, tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa.

BKsPPI menegaskan, persatuan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, kekuasaan harus dijalankan secara bertanggung jawab, dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.

Momentum rapat gabungan tersebut diharapkan menjadi titik penguatan ukhuwah, konsolidasi umat, dan kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, serta diridai Allah SWT.

“Bersatu dalam ukhuwah, teguh dalam prinsip, adil dalam hukum, dan bersama menjaga Indonesia.” tandas Ustaz Alim. []