Hari Santri 2026 Jadi Tonggak Bersejarah Ditjen Pesantren Kemenag
Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Basnang Said (kanan) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pesantren didampingi Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Thobib Al-Asyhar (kiri) dalam program bincang Ruang Tamu Kementerian Agama menyambut peringatan Hari Santri Nasional, Jakarta.
JAKARTA (Mediaislam.id)–Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-11 pada tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia pesantren di Indonesia. Untuk pertama kalinya, peringatan ini digelar di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Pesantren, struktur eselon I baru di Kementerian Agama (Kemenag) yang dibentuk pada era Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan bahwa kehadiran Ditjen Pesantren merupakan penantian panjang selama lebih dari 25 tahun setelah sebelumnya hanya berstatus setingkat eselon II sejak era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
”Setelah menjadi Direktorat Jenderal, harapannya negara benar-benar hadir memperlakukan pesantren secara adil. Rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi harus nyata diberikan, jangan sampai pesantren menjadi anak tiri di negerinya sendiri,” ujar Basnang dalam perbincangan di program Ruang Tamu Kemenag di kanal YouTube Kemenag RI, tayang Kamis (22/10/2026).
Menyambut HSN 2026, Basnang memaparkan sejumlah langkah percepatan (quick wins) dalam 100 hari pertama kerjanya. Salah satu prioritas utama adalah peluncuran gerakan dan Satuan Tugas (Satgas) “Safe Santri” guna merespons kekhawatiran masyarakat terhadap isu kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama.
”Kami bermohon kepada Menteri Agama untuk me-launching gerakan Safe Santri. Melalui pembentukan satgas ini, negara menjamin anak-anak kita aman dan selamat di pesantren,” kata Basnang.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 1.900 pesantren telah menjadi piloting proyek Pesantren Ramah Anak. Ke depan, Kemenag juga menjajaki standardisasi pengasuh pesantren yang tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain isu perlindungan santri, pembenahan tata kelola data menjadi fokus mendes1ak. Kemenag bersiap merilis Sistem Informasi Manajemen Pesantren (SIMTREN) pada malam puncak Hari Santri. Sistem ini ditargetkan mampu memetakan secara presisi lebih dari 42 ribu pesantren, santri, hingga ribuan satuan pendidikan keagamaan formal maupun nonformal di seluruh Indonesia.
Terkait pilar kemandirian ekonomi, Basnang mengungkapkan hingga 2025 tercatat 4.185 pondok pesantren telah menerima bantuan program inkubasi bisnis. Bahkan, hampir 1.000 pesantren di antaranya sukses bertransformasi mendirikan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP).
”Kalau pesantren mandiri secara ekonomi, mereka tidak mudah diintervensi oleh kepentingan jangka pendek. Keuntungan usaha tersebut juga bisa langsung dirasakan untuk mendongkrak kesejahteraan guru dan ustaz di pelosok,” tuturnya.
Kemenag juga mendorong pesantren berkapasitas besar (di atas 500 hingga 1.000 santri) agar dapat terintegrasi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.
Rangkaian HSN 2026 ini turut dimeriahkan dengan Festival Sarung dan Peci Nusantara sebagai penegasan identitas budaya adiluhung khas santri. Puncak peringatan dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026 mendatang dengan agenda penguatan implementasi Dana Abadi Pesantren.*
