Wantim MUI Minta Indonesia Jadi Juru Damai Konflik Saudi-Houthi Yaman

Jakarta (Mediaislam.id) – Indonesia didesak tampil mengambil peran sebagai negosiator perdamaian (peace negotiator) dalam konflik berkepanjangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Sikap netral, pengalaman diplomasi, serta modal sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dinilai menjadi keunggulan Indonesia untuk mendorong penghentian perang saudara sesama Muslim.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi dalam pernyataannya, Selasa (13/10/2026). Ia menilai, konflik Saudi dan Ansarullah Houthi telah berlangsung lebih dari dua dekade dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, sekaligus memperparah kemiskinan akut di Yaman.

“Yaman yang secara historis punya peran besar dalam penyebaran dakwah Islam global harus diselamatkan dari keterpurukan akut akibat konflik komunal yang berkepanjangan,” tegasnya.

Menurut Kiai Muhyiddin, lebih dari separuh penduduk Yaman kini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa konflik berkepanjangan bukan sekadar persoalan perebutan pengaruh politik dan militer, melainkan juga tragedi kemanusiaan yang menghancurkan kehidupan rakyat.

Ketua Dewan Penasihat JATTI (Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia) itu menyayangkan sikap negara-negara adidaya, Eropa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab yang dinilainya belum menunjukkan kepedulian memadai terhadap nasib rakyat Yaman.

“Power struggle yang berujung pada konflik militer semakin liar dan sulit dipadamkan. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama mengklaim tidak bersalah dan egois mempertahankan arogansi kebenaran subjektif,” ujarnya.

Kiai Muhyiddin menegaskan, Indonesia memiliki modal besar sekaligus kewajiban moral untuk mengambil peran sebagai penengah. Pengalaman diplomasi dan hubungan Indonesia di berbagai forum regional maupun global dinilai dapat menjadi bekal untuk membuka jalan menuju perundingan damai.

Ia menilai netralitas Indonesia telah teruji dalam sejarah, terutama ketika Indonesia tidak bergabung dengan koalisi negara-negara Islam serta mitra Arab Saudi dari Eropa dan Amerika Serikat dalam serangan terhadap Houthi di Yaman pada 2015.

Sikap tersebut, menurutnya, menjadi keunggulan komparatif yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong deeskalasi konflik. “Netralitas Indonesia sangat dibutuhkan untuk melakukan deeskalasi perang saudara sesama Muslim dan satu etnis. Keunggulan komparatif itu adalah modal besar untuk memulai tugas mulia ini,” katanya.

Ia juga menilai Indonesia memiliki posisi tersendiri dibandingkan Iran dan negara-negara anggota OKI lainnya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan karakter moderat, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak tanpa memperkeruh konflik.

Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, lanjut Kiai Muhyiddin, juga tidak perlu diragukan. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya menjadi penonton ketika konflik di kawasan tersebut terus mengancam keselamatan rakyat dan stabilitas regional.

Pihaknya mengingatkan, konflik bersenjata yang terus berlanjut hanya akan memperbesar penderitaan rakyat Yaman maupun Arab Saudi, yang mayoritas penduduknya Muslim.

Selain korban jiwa dan kemiskinan, perang juga menimbulkan kerusakan material dalam skala besar. Proses rekonstruksi pascakonflik dipastikan membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Dampak konflik pun tidak berhenti di kawasan. Energi yang terkuras akibat pertikaian tersebut turut dirasakan masyarakat internasional. Krisis keamanan maritim yang menghambat pasokan energi berpotensi mengganggu perekonomian dunia.

“Konflik bersenjata yang berkepanjangan hanya akan menciptakan kekacauan dan malapetaka bagi rakyat Yaman dan Saudi. Kerugian material juga sangat besar, sementara rekonstruksi membutuhkan waktu lama dan dana besar,” ungkapnya.

Kiai Muhyiddin juga menyoroti dampak konflik terhadap suasana sosial-keagamaan di Indonesia. Menurutnya, perdebatan mengenai perang Saudi-Houthi telah memunculkan tanggapan pro dan kontra, bahkan berkembang menjadi narasi konflik Syiah-Sunni di media sosial.

Sejumlah tokoh dari berbagai elemen telah menyampaikan pernyataan masing-masing. Namun, perbedaan sikap yang semakin tajam dikhawatirkan memicu polarisasi keagamaan, meningkatkan kecurigaan, dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.

“Polarisasi sikap keagamaan menimbulkan suhu memanas dan tidak kondusif, di mana kecurigaan semakin tinggi. Ini sangat riskan dan berbahaya,” tegasnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai konflik di Timur Tengah tidak berkembang menjadi permusuhan di antara sesama Muslim di Indonesia.

Kiai Muhyiddin menegaskan, sudah saatnya Indonesia tampil untuk menjalankan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. Peran sebagai negosiator perdamaian, menurutnya, bukan hanya peluang diplomatik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membantu menghentikan penderitaan rakyat Yaman dan mencegah konflik semakin meluas. []