Keikutsertaan RI di Board of Peace Dinilai Tak Sesuai Konstitusi dan Agama

Bogor (Mediaislam.id) – Pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Rakyat, Iwan Sumiarsa SH MH, menyampaikan kritik keras terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Keamanan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi mencederai nilai keimanan umat dan bertentangan dengan amanat konstitusi.

Iwan menyebut BOP sebagai instrumen politik global yang dibentuk secara sepihak oleh Amerika Serikat dan berpotensi menyeret Indonesia untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa yang memiliki ikatan moral dan historis, khususnya Palestina.

“BOP seolah memaksakan Indonesia untuk menghantam dan menikam saudaranya sendiri. Ini berangkat dari rekam jejak kebijakan Amerika Serikat yang kerap merugikan bangsa lain,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Ahad (1/2/2026)

Ia mencontohkan sejumlah intervensi militer AS di berbagai negara, seperti Irak, Libya, dan Venezuela. Menurutnya, invasi AS ke Irak yang semula diklaim untuk menghentikan produksi senjata nuklir, belakangan terbukti tidak berdasar dan diduga kuat berkaitan dengan kepentingan sumber daya alam, khususnya minyak. Nasib serupa, kata dia, juga dialami Libya di bawah kepemimpinan Muammar Qaddafi.

Iwan menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap Amerika Serikat yang menempatkan diri sebagai “polisi dunia” dengan kekuatan besar, sehingga kerap bertindak tanpa mengindahkan suara bangsa-bangsa lain.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Iwan, adalah keputusan Indonesia untuk menandatangani keanggotaan BOP dengan menyertakan dana sebesar Rp16,9 triliun. Menurutnya, langkah tersebut justru dipandang sebagai bentuk kelemahan di mata rakyat Indonesia.

Ia menegaskan terdapat dua alasan sakral yang membuat keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak dapat dibenarkan.

Pertama, alasan keimanan, yang merujuk pada ayat suci “innamal mu’minuuna ikhwatun” (sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara). Palestina, menurut Iwan, adalah bagian dari penderitaan umat Islam Indonesia karena ikatan iman. Oleh sebab itu, ia menilai tidak pantas Indonesia mengikuti kehendak Amerika Serikat yang dinilai melegitimasi tindakan Israel di Gaza dengan berlindung di balik misi kemanusiaan BOP. “Itu mencederai moral dan keimanan anak bangsa,” tegasnya.

Kedua, alasan konstitusi, yakni Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan Indonesia terhadap segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Iwan menduga keikutsertaan Indonesia dalam BOP justru memperkuat posisi Israel yang didukung Amerika Serikat, sehingga berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

Selain itu, Iwan juga mempertanyakan sumber dana Rp16,9 triliun yang digunakan sebagai kontribusi keanggotaan BOP. Ia menilai masyarakat, khususnya umat Islam, tidak akan rela pajak mereka digunakan untuk mendukung lembaga yang dibentuk sepihak oleh Amerika Serikat.

Meski demikian, Iwan mengaku memahami posisi Presiden RI Prabowo Subianto sebagai kepala negara yang berkewajiban melindungi segenap bangsa sesuai amanat UUD 1945, baik dari sisi keamanan, kesejahteraan, kesehatan, maupun pendidikan.

Ia menilai tekanan geopolitik terhadap Indonesia saat ini sangat besar, termasuk ancaman tarif dagang Amerika Serikat hingga 200 persen yang dapat menyulitkan ekspor-impor nasional. Selain itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia juga dinilai berpotensi menjadi sasaran kepentingan asing, sebagaimana yang terjadi di Venezuela dan Greenland.

Dalam kondisi bangsa yang masih berupaya memulihkan diri dari bencana alam serta ancaman krisis pangan dan sulitnya lapangan pekerjaan, Iwan menilai fokus utama pemerintah seharusnya adalah menyelamatkan nasib rakyat. “Kami berkewajiban mengingatkan Presiden untuk mundur secara teratur dari BOP. Menyelamatkan bangsa jauh lebih utama,” katanya.

Iwan meyakini Presiden membutuhkan dukungan dan suara rakyat agar memiliki alasan kuat untuk melepaskan diri dari tekanan dan kerja sama dengan Amerika Serikat melalui BOP. “Suara umat adalah jalan untuk menyelamatkan Presiden dan bangsa Indonesia dari jeratan BOP,” pungkasnya. []