MUI Soroti Risiko Indonesia Gabung Board of Peace

Jakarta (Mediaislam.id)–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang keikutsertaannya dalam Board of Peace. Menurutnya, keanggotaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan politik dan moral, terutama terkait komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prof Sudarnoto dalam diskusi bertajuk “Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?” yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Prof Sudarnoto menilai kemunculan Board of Peace tidak lepas dari kegagalan Israel dan Amerika Serikat dalam melumpuhkan perlawanan di Gaza secara militer. “Kegagalan Israel dan Amerika untuk melumpuhkan perlawanan Gaza, yaitu Hamas dan kawan-kawan, itu tidak bisa dibuktikan secara militer,” ujarnya.

Prof Sudarnoto menyebut peristiwa 7 Oktober sebagai momentum penting yang meruntuhkan mitos keunggulan militer Israel. Kondisi tersebut, menurutnya, berimplikasi pada semakin kuatnya isolasi diplomatik Israel dan Amerika Serikat di tingkat global. “Israel dan Amerika sekarang mengalami pengucilan secara diplomatik. Terbukti 157 negara anggota PBB memberikan dukungan bagi Palestina,” tambahnya.

Prof Sudarnoto juga menyinggung putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan Israel terbukti secara hukum melakukan genosida dan okupasi. Namun, ia menyayangkan putusan tersebut sulit dieksekusi karena adanya hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB.

Dalam konteks itu, ia menilai Board of Peace dibentuk sebagai respons atas mandeknya mekanisme internasional, tetapi lembaga tersebut dinilai berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. “Ini adalah sebuah lembaga yang kekuasaan penuhnya ada di tangan Donald Trump. Semua anggota Board of Peace berada di bawah kendalinya,” tegas Prof Sudarnoto.

Lembaga tersebut disebut bertujuan mengawasi rekonstruksi Gaza dan pemerintahan sementara Palestina dengan melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk Tony Blair. Namun, Prof Sudarnoto mengkritik struktur lembaga yang dinilainya tidak adil.

“Ada ketidakadilan karena Israel diposisikan sebagai anggota yang sejajar dengan negara-negara lain dalam pengawasan itu. Board of Peace itu hanya kamuflase. Perdamaian tidak mungkin terwujud tanpa keadilan (justice),” tegasnya.

Terkait posisi Indonesia, Sudarnoto mendesak pemerintah untuk berpikir ulang. Meski mengakui adanya risiko diplomatik jika Indonesia mundur, terutama dalam hubungan dengan Amerika Serikat, ia menilai beban moral akan jauh lebih besar apabila Indonesia tetap bertahan di lembaga tersebut.

“Kalau Indonesia mundur, memang berisiko. Amerika pasti marah. Namun, risikonya jauh lebih tinggi jika kita berada di lembaga itu dan harus berhadapan dengan saudara-saudara kita di Palestina,” tuturnya.

Prof Sudarnoto menegaskan bahwa penyelesaian konflik Palestina tidak cukup dengan perdamaian formal semata, melainkan harus berbasis pada penegakan keadilan.

“Misi utamanya adalah Israel mundur sepenuhnya dari Palestina, dihukum sesuai fatwa ICJ, dan Palestina merdeka. Itulah tujuannya (goal),” pungkas Sudarnoto, sembari berharap pemerintah mendengarkan aspirasi publik sebelum mengambil keputusan final.*