Teladan KH Saifuddin Zuhri: Tak Malu Dagang Beras di Pasar Glodok

DI TENGAH hiruk-pikuk diskursus mengenai integritas pejabat publik hari ini, sejarah Indonesia sebenarnya telah mewariskan satu nama yang menjadi standar emas bagi kesederhanaan dan kejujuran, KH Saifuddin Zuhri.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama ke-10 Republik Indonesia ini bukan sekadar teknokrat agama, melainkan seorang kiai yang membumikan ajaran pesantren ke dalam birokrasi negara yang paling tinggi.

KH Saifuddin Zuhri lahir pada 1 Oktober 1919 di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kental dengan nilai-nilai kemandirian. Sejak muda, Saifuddin sudah ditempa oleh kerasnya perjuangan. Pendidikan dasarnya di sekolah rakyat dan pesantren tidak hanya membentuk nalar agamanya, tetapi juga jiwa nasionalismenya.

Sebagai pemuda, ia adalah aktivis tulen. Keterlibatannya dalam Gerakan Pemuda Ansor dan perlawanan terhadap penjajah melalui Laskar Hizbullah menjadikannya sosok yang disegani.

Di medan pertempuran, ia bukan hanya pembakar semangat lewat doa, tetapi juga ahli strategi yang terjun langsung ke lapangan. Latar belakang inilah yang kemudian membawanya masuk ke lingkaran elite Nahdlatul Ulama (NU).

Singa Podium dan Pena di Duta Masyarakat

Kiprah Saifuddin Zuhri di PBNU sangatlah moncer. Ia dikenal sebagai salah satu tangan kanan KH Wahid Hasyim. Kecerdasannya dalam berorganisasi membuatnya dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Namun, pengaruhnya paling terasa saat ia memimpin surat kabar Duta Masyarakat.

Sebagai pemimpin redaksi, Saifuddin menggunakan pena sebagai senjata. Ia adalah jurnalis yang tajam namun santun. Melalui kolom-kolomnya, ia menyuarakan aspirasi umat Islam dan mengawal arah politik bangsa di masa Orde Lama.

Bagi Saifuddin, media bukan sekadar alat propaganda, melainkan sarana edukasi politik bagi warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia secara luas.

Menjadi Menteri di Era Penuh Gejolak

Pada 1962, Presiden Soekarno memanggilnya. Di tengah situasi politik yang memanas akibat konfrontasi dan dinamika ideologi, Saifuddin Zuhri ditunjuk sebagai Menteri Agama ke-10, menggantikan KH Wahib Wahab.

Selama masa jabatannya (1962–1967), ia melahirkan berbagai kebijakan fundamental. Salah satu yang paling membekas adalah perannya dalam memperkuat institusi pendidikan Islam.

Ia menjadi motor penggerak pengembangan IAIN (sekarang UIN) di berbagai daerah, memastikan bahwa santri harus memiliki akses pendidikan tinggi yang setara dengan pendidikan umum.

Ia juga dikenal sangat tertib dalam mengelola urusan Hajj, sebuah tugas berat yang selalu menjadi sorotan publik. Namun, di atas semua pencapaian birokratis itu, etika pribadinyalah yang paling bersinar.