Perkuat Ketahanan Nasional, MUI Dorong Akselerasi Keadaulatan Pangan dan Energi

Jakarta (Mediaislam.id) Tantangan krisis pangan dan energi menjadi perhatian utama dalam Sidang Ekonomi Umat 2025 yang resmi dibuka pada Jumat (8/8/2025) di Hotel Sultan, Jakarta.

Forum ini akan berlangsung selama tiga hari hingga Ahad (10/8/2025), dengan mengusung agenda memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan ekonomi umat.

Ketua Bidang Ekonomi MUI, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa MUI sebagai shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah), memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mendorong percepatan program-program nasional yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

“Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah sangat berkepentingan membahas isu-isu strategis seperti kedaulatan pangan dan energi. Bukan hanya membahas, tetapi juga mempercepat realisasinya,” ujar Lukmanulusai pembukaan sidang.

Lukmanul menjelaskan, sidang ini melibatkan berbagai pihak dari kementerian terkait, tokoh-tokoh ekonomi nasional, akademisi, hingga ulama dan praktisi ekonomi syariah.

Salah satu fokus pembahasan adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai alat percepatan terwujudnya kedaulatan pangan dan energi. Di sisi lain, isu energi termasuk energi nuklir menjadi perhatian serius.

“Kita ingin menyatukan pemikiran para ulama, pakar, dan tokoh bangsa agar isu energi ini bisa dikomunikasikan secara tepat kepada masyarakat yang sangat beragam,” jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI, Ir Andi YH Djuwaeli, MRE, menjelaskan bahwa Sidang Tahunan ini merupakan agenda rutin yang difokuskan pada isu aktual yang berdampak langsung pada kehidupan umat.

Tahun ini, fokus diarahkan pada kedaulatan pangan dan energi, dua pilar utama dalam memperkuat ketahanan nasional.

Dia menjelaskan, sidang ini menjadi bentuk konkret kontribusi MUI untuk mendukung agenda strategis pemerintah. Sidang menghadirkan 11 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, ormas Islam, perguruan tinggi, pelaku usaha besar-menengah, hingga UMKM. “Kita ingin hasilkan rumusan strategi dan kebutuhan yang aktual untuk ekonomi umat,” tegas Andi.

Dia menyebutkan bahwa MUI akan merumuskan hasil sidang ini dalam bentuk Resolusi Jihad Ekonomi, yang berisi rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada pemerintah dan stakeholder lainnya.

“Ini bagian dari peran ulama sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah),” ungkapnya.

MUI juga menekankan bahwa resolusi tersebut merupakan hasil dari masukan seluruh peserta sidang yang berasal dari berbagai unsur bangsa.

Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga perumusan kebijakan yang akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan nasional yang berbasis ekonomi umat.

Dengan semangat kolaborasi, Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 diharapkan melahirkan langkah-langkah nyata dalam membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi.

sumber: muidigital