Anies: Indonesia Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan

Jakarta (Mediaislam.id) – Dalam penyampaian visi misi di acara debat perdana, Capres Anies Baswedan memaparkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Debat perdana ini diselenggarakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023).

“Hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian kepada semua. Tiga hal ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan beserta jajarannya. Tapi yang terjadi saat ini, ada banyak aturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan. Dan hal ini harus diubah bukan diteruskan” ujar Anies.

Menurutnya, penyelenggara pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang negara kita pegang. Karena itulah perubahan ini harus dikembalikan.

“Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dan Hukum diatur oleh penguasa.” Lanjutnya

Pada saat ini yang kita melihat hukum itu tegak keatas bukan bengkok ke bawah. Kondisi ini tidak boleh didiamkan dan dibiarkan harus segera diubah. Karena itu dia mendorong perubahan dan mengembalikan hukum agar tegak pada semuanya.

“Hari ini ada seorang milenial bisa menjadi wakil calon presiden. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa dan pada mereka yang termajinalkan. Mereka mengungkapkan pendapat dan mengkritik pemerintah, malah justru mereka dihadapi dengan kekerasan, benturan dan bahkan gas air mata. Kondisi ini tidak akan kami biarkan. Kami akan membuat perubahan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies menjanjikan akan mendedikasikan diri dan berkomitmen bahwa akan menegakkan hukum dari puncak sampai ke bawah, mengembalikan marwah kehidupan bernegara, dan menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, TNI dan Polri. [ ]