77 Tahun Indonesia Merdeka, Buya Anwar: Mestinya Tak Ada Lagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Jakarta (MediaIslam.d) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Dr. Anwar Abbas mengingatkan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, masih banyak kemiskinan dan orang miskin yang ada di negeri ini. Hal itu disebutnya tantangan besar negara.

Buya Anwar, sapaannya, ia mengingatkan seluruh komponen bangsa Indonesia tentang betapa pentingnya perjuangan penuntasan kemiskinan ini.

Penuntasan kemiskinan ini, menurutnya, merupakan bagian dari salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia, yakni menciptakan kemakmuran rakyat.

“Semestinya di negeri ini, sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Pasal 34 UUD NRI 1945, tidak boleh ada lagi fakir, orang miskin, serta anak telantar,” ungkap Buya Anwar di Jakarta, Kamis (18/8/2022) seperti dilansir ANTARA.

“Karena seperti yang dikatakan Presiden pertama RI Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1Juni 1945, kalau negeri ini sudah merdeka, tidak akan ada lagi kemiskinan di dalamnya,” lanjut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu.

Menurut Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut, bangsa Indonesia yang masih berada dalam suasana memperingati HUT Ke-77 RI ini sepatutnya terus berjuang untuk menuntaskan kemiskinan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Buya Anwar menilai setelah 77 Tahun Indonesia Merdeka, jumlah orang miskin di negeri ini masih banyak yang miskin sebagaimana data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 26,16 juta orang.

Dengan demikian, kata mantan Sekjen MUI tersebut mengingatkan, perjuangan bangsa Indonesia untuk menjalankan amanat kemerdekaan masih berat.

“Perjuangan bangsa ini untuk menegakkan amanat kemerdekaan tampak masih berat karena seperti kata Bung Hatta, suatu negeri belum bisa dikatakan makmur dan belum menjalankan keadilan sosial apabila fakir, orang miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang, justru telantar,” jelas dia.

Oleh karena itu, kata Buya Anwar, seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah dalam menghadirkan kebijakan sepatutnya berpijak pada keberpihakan yang jelas.