Miris, Anggota Dewan Terlibat Judol

NEGERI darurat judi online (judol). Ya negeri tercinta yang mayoritas muslin ternyata menyandang peringkat satu dunia sebagai pemain judol. Data per Juni 2024, pemain judol mencapai 2,37 juta jiwa, dengan transaksi mencapai triliunan. Lima provinsi tertinggi pemain judol yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Yang memalukan, tak hanya rakyat sipil yang terjerat judol tapi juga anggota dewan wakil rakyat yang terhormat. Menurut komisi III DPR RI ada 82 anggota dewan yang terlibat judol. Bahkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada 1000 anggota DPR dan DPRD beserta kesekjenannya yang terlibat.

Data ini dibuktikan dengan banyaknya transaksi yang terjadi. Jika dirupiahkan maka transaksi mencapai 2,5 miliar per masing-masing pemain. Temuan data ini selanjutnya akan dilaporkan ke pihak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk diproses.

Realitas ini mencerminkan betapa buruknya kualitas wakil rakyat. Mulai dari integritas yang lemah, tak amanah dan kredibilitas yang rendah. Tak hanya itu membuktikan bahwa masalah judol bukan masalah individu melainkan sistem.

Masyarakat harus sadar mereka sedang diatur oleh sistem batil yakni sistem kapitalisme. Sistem dari barat ini meniscayakan orang-orang yang memiliki kekuasaan menjadi serakah. Karena orientasi sistem kapitalisme adalah materi. Selama ada kesempatan meraup keuntungan besar kesempatan tersebut haruslah digunakan. Tak mengherankan sekalipun para pejabat sudah digaji sangat tinggi dari uang rakyat, mereka tetap terlibat judol.

Di tambah lagi sistem demokrasi dalam kapitalisme, menjadikan anggota dewan hari ini lebih banyak melegalisasikan kepentingan penguasa dan oligarki. Hal ini terbukti dengan UU yang mereka rancang, bahas dan legalkan sama sekali tak berpihak pada masyarakat.

Jadi slogan wakil rakyat bekerja untuk rakyat hanyalah slogan kosong. Seperti inilah wakil rakyat dalam sistem demokrasi kapitalisme. Mereka direkrut tidak mengutamakan kredibilitas dan representasi masyarakat.

Para wakil rakyat tidak bekerja untuk mewakili rakyat namun untuk kesenangan pribadi dan para korporat. Hal ini sangat berbeda dengan keberadaan anggota wakil rakyat dalam siatem Islam. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan.

Solusi Tuntas Judol

Keniscayaan masalah judol ini akan selesai jika menerapkan sistem Islam kaffah. Islam telah menetapkan judi baik offline maupun online adalah haram. Setiap muslim dari individu rakyat, pejabat negara dan aparat harus memahami keharamannya. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ‏

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al Maidah ayat 90)